BEM UI Turun ke Jalan Sehari Setelah HUT RI, Bawa 8 Tuntutan #MerebutKemerdekaan
Tuntutan pertama mahasiswa menggunakan bahasa yang cukup keras. Mereka meminta penghentian apa yang disebut sebagai “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.”
Daftar Isi
JAKARTA – Sehari setelah Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan, mahasiswa Universitas Indonesia memilih turun ke jalan.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Indonesia menggelar demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan pada Selasa, 18 Agustus 2026. Aksi tersebut membawa delapan tuntutan yang sebagian besar mengarah pada evaluasi kebijakan pemerintah dan kondisi demokrasi.
Momentum 17 Agustus menjadi pijakan mahasiswa untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia berdiri.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namoradiarta Siahaan, mengatakan mahasiswa memulai kajiannya dari satu pertanyaan sederhana.
“Aliansi BEM se-UI telah menyusun kajian yang beralaskan satu pertanyaan, ‘81 tahun, merdeka untuk siapa?’” kata Namoradiarta, Selasa.
Pertanyaan tersebut kemudian dibawa ke forum konsolidasi dengan sejumlah elemen masyarakat sebelum diterjemahkan menjadi tuntutan aksi.
Dari Korupsi hingga Harga Kebutuhan Pokok
Tuntutan pertama mahasiswa menggunakan bahasa yang cukup keras. Mereka meminta penghentian apa yang disebut sebagai “penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.”
Bagi mahasiswa, negara seharusnya berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menjadi sumber tekanan.
Isu tersebut kemudian diturunkan ke sejumlah persoalan yang lebih konkret. BEM UI menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelaksanaan reforma agraria yang mereka sebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh.
Persoalan ekonomi juga masuk dalam tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa agenda demonstrasi tidak hanya berfokus pada persoalan demokrasi atau kelembagaan negara. Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu titik kritik.
Namoradiarta mengatakan mahasiswa sampai pada pandangan tersebut setelah membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara maupun situasi pada masa kolonial.
“Berdasarkan kajian kami, apabila dikomparasikan dengan era kolonial dan negara lain, baik level otonomi daerah maupun kesejahteraan rakyat tidak mencerminkan rakyat yang merdeka,” ujarnya.
PSN, MBG dan Koperasi Merah Putih Ikut Dipersoalkan
Kritik mahasiswa kemudian bergerak ke sejumlah program utama pemerintah.
BEM UI menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN). Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua program terakhir menjadi bagian dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain program pembangunan, mahasiswa menyoroti hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
BEM UI mempersoalkan pemusatan kekuasaan serta kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah. Menurut mereka, kebijakan semacam itu berpotensi memperlemah otonomi daerah.
Persoalan bencana ikut dibawa ke dalam tuntutan aksi. Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan.
Soroti Ruang Sipil dan Peran Aparat
Bagian lain dari tuntutan #MerebutKemerdekaan menyentuh hubungan negara dengan masyarakat sipil.
BEM UI meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.
Mahasiswa juga secara spesifik menuntut pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan.
Isu tersebut ditempatkan dalam rangkaian kritik mengenai pemusatan kekuasaan dan menyempitnya ruang sipil. Bagi mahasiswa, kemerdekaan tidak hanya diukur dari kedaulatan negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menjalankan hak-hak sipilnya tanpa tekanan.
Aksi pada 18 Agustus ini pun bukan demonstrasi yang berdiri sendiri.
BEM UI menyebut demonstrasi tersebut sebagai kelanjutan dari aksi yang sebelumnya digelar pada 12 Juni 2026. Ketika itu mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka belum mendapatkan respons yang dinilai memadai.
“Kami akan datang kembali, seperti janji kami di tanggal 12 yang kami penuhi hari ini,” kata Namoradiarta.
