Regulasi Impor: Kementerian Perdagangan Luncurkan Empat Substansi Baru dalam Permendag 18/2026
Pemerintah Republik Indonesia resmi menyempurnakan regulasi perdagangan luar negeri guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pengawasan di pintu…
PP Nomor 24 Tahun 2026: Sentralisasi Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Feroaloi Lewat BUMN
Pemerintah Republik Indonesia resmi merombak total tata kelola perdagangan internasional untuk komoditas strategis nasional. Melalui pengundangan Peraturan Pemerintah…
Permendag Nomor 19 Tahun 2026: Babak Baru Pengawasan Ketat Ekosistem E-Commerce di Indonesia
Lanskap hukum perdagangan digital di Indonesia resmi memasuki era baru yang jauh lebih ketat dan responsif. Menteri Perdagangan…
Gurita Saham Nominee Eks Pejabat OJK: Sengkarut Benturan Kepentingan di Hulu Fintek Syariah
NALARHUKUM.ID — Penetapan mantan Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fitri Hadi (FH), sebagai tersangka skandal proyek fiktif PT…
Redefinisi Batas Pekerjaan Alih Daya: Menakar Multiinterpretasi Klausul Penunjang Operasional
Dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia kembali memasuki babak penataan ulang yang masif, khususnya pasca-terbitnya instrumen regulasi terbaru yang…
PTTUN Jakarta Kuatkan Pembatalan Gugatan PT Pisma Abadi Jaya atas Sertifikat Merek
Pertarungan perebutan legitimasi merek legendaris di industri tekstil tanah air, khususnya pada segmen sarung tenun, kembali menemui babak…
Cacat Informasi di Hulu, Gugatan Klaim Asuransi Rp410 Juta Kandas di Mahkamah Agung
Prinsip kejujuran absolut (utmost good faith) kembali menunjukkan taringnya dalam hukum perasuransian nasional. Mengabaikan akurasi data saat mengisi…
Sengketa Utilitas Cikampek: Mahkamah Agung Wajibkan PT Nichias Rockwool Bayar Selisih Tagihan Rp2,6 Miliar ke Pupuk Kujang
Aktivitas produksi manufaktur yang berada dalam satu kawasan industri kerap menyisakan residu persoalan hukum keperdataan yang pelik, terutama…
Asas Manfaat Mengalahkan Cacat Administrasi: Pelajaran Hukum dari Sengketa Perumda Delta Tirta Sidoarjo
Sekadar bersandar pada ketiadaan dokumen administratif tidak serta-merta bisa membebaskan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) dari kewajiban…