Membedah Esensi Persetujuan Masyarakat dalam Perizinan Tambang

Sektor industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia dikenal memiliki karakteristik risiko operasional yang masif, baik dari sisi bentang alam, struktur sosial, hingga kelangsungan ekologi lokal. Kerap kali di tingkat tapak muncul pemahaman di tengah masyarakat bahwa mereka memiliki hak veto absolut untuk membatalkan sebuah rencana investasi tambang melalui mekanisme penolakan tanda tangan atau ketiadaan “persetujuan warga”.

Namun, bagaimana tatanan hukum administrasi negara kita mendesain kedudukan suara warga dalam rantai birokrasi perizinan tambang? Mengetahui batasan yuridis antara “persetujuan formal” dan “partisipasi publik” adalah kunci penting untuk memetakan kepatuhan hukum sebuah korporasi pertambangan.

Posisi Yuridis: Persetujuan Masyarakat Bukan Syarat Formal IUP

Secara literal-yuridis, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta jajaran perubahannya (terakhir diatur melalui koridor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025), kata “persetujuan masyarakat sekitar” tidak diposisikan sebagai persyaratan formal mandatori dalam lembar cekal pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Artinya, tidak ada kewajiban bagi direksi perusahaan untuk mengumpulkan lembaran tanda tangan persetujuan warga perumahan atau desa sekitar sebagai dokumen administratif yang berdiri sendiri untuk diserahkan ke loket dinas.

Namun, hukum tata ruang dan lingkungan hidup nasional tidak serta-merta mengabaikan hak-hak masyarakat adat atau warga lokal. Suara dan pelibatan masyarakat tersebut dilebur, diintegrasikan, dan diwajibkan masuk melalui pintu Instrumen Persetujuan Lingkungan di hulu perizinan. Tanpa pemenuhan syarat lingkungan ini, sebuah IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi tidak akan pernah bisa diterbitkan oleh pemerintah pusat (Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021).

Pintu Masuk Partisipasi Publik: AMDAL dan UKL-UPL

Negara melakukan intervensi protektif terhadap lingkungan dan hak asasi warga melalui kewajiban penyusunan dokumen evaluasi dampak lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021), setiap korporasi tambang minerba wajib mengantongi dokumen lingkungan hidup, yang klasifikasinya bergantung pada skala luas wilayah studi dan KBLI sektor energi/logam yang dibidik:

• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Bersifat mandatori bagi pertambangan skala makro (umumnya dengan luas area perizinan di atas 200 hektar) yang dinilai memiliki dampak penting dan luas terhadap lingkungan hidup.
• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan): Diwajibkan bagi usaha pertambangan dengan skala dampak yang tidak termasuk dalam kriteria penting.

Di sinilah letak kewajiban keterlibatan warga secara absolut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) s.d. (3) PP Nomor 22/2021, dalam tahapan penyusunan AMDAL, pihak penanggung jawab usaha wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Proses pelibatan ini didesain secara sistematis melalui dua pilar utama:

1. Pengumuman Rencana Usaha: Perusahaan wajib mengumumkan rencana investasinya secara terbuka melalui media massa atau papan pengumuman resmi di lokasi tapak sengketa.
2. Konsultasi Publik: Pertemuan tatap muka langsung secara formal antara perwakilan korporasi, peneliti/penyusun AMDAL, instansi pemerintah, pemerhati lingkungan (LSM), dan warga terdampak.

Dalam alur birokrasi ini, masyarakat terdampak diberikan hak hukum untuk mengajukan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) secara tertulis dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman ditayangkan. Pada tingkat UKL-UPL pun, warga tetap diberikan ruang legal untuk menyodorkan tanggapan melalui platform Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup yang disediakan pemerintah (Pasal 57 ayat (6) PP 22/2021).

Esensi Filosofis Pelibatan Masyarakat

Berdasarkan Pedoman Keterlibatan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, tujuan dari pelibatan warga dalam AMDAL bukanlah untuk mencari suara terbanyak (pemungutan suara), melainkan untuk mencapai transparansi dan keadilan ekologis (environmental justice). Ruang ini didedikasikan agar warga:

• Mendapatkan informasi transparan mengenai potensi bahaya ekologi (seperti risiko banjir, abrasi, atau pencemaran air) di sekitar hunian mereka.
• Dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan pengetahuan lokal (local wisdom) demi penyusunan mitigasi risiko yang lebih akurat.
• Terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan akhir oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terkait penentuan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan rencana tambang tersebut.

Risiko Hukum Pengabaian Hak Warga

Jika sebuah perusahaan pertambangan memalsukan proses konsultasi publik, memanipulasi kehadiran warga, atau sengaja tidak melibatkan masyarakat terdampak langsung dalam penyusunan dokumen AMDAL, maka secara hukum dokumen AMDAL tersebut dikategorikan sebagai dokumen yang cacat hukum formil.

Konsekuensi yuridis dari cacat formil ini sangat fatal di hilir perizinan:

1. Pembatalan Persetujuan Lingkungan: Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dapat digugat untuk dibatalkan demi hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Gugurnya IUP: Karena Persetujuan Lingkungan merupakan syarat mutlak, maka runtuhnya dokumen lingkungan otomatis akan meruntuhkan keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegang oleh perusahaan.
3. Sanksi Pidana Kebohongan Publik: Tindakan memanipulasi dokumen atau tanda tangan kehadiran warga dapat diseret ke ranah hukum pidana umum atas dugaan pemalsuan surat.

Walhasil, meskipun “surat persetujuan warga” bukan syarat administratif mandiri dalam pengajuan IUP, namun pelibatan masyarakat melalui kanal konsultasi publik AMDAL adalah kewajiban hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Hukum administrasi negara kita mendesain aturan ini secara logis: pengusaha diberikan hak memanfaatkan kekayaan bumi, namun warga lokal di sekitar wilayah yurisdiksi tambang tetap memegang hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.