Rp1,4 Triliun Diamankan, Publik Menunggu Kejelasan Pertanggungjawaban
Penyerahan uang dalam perkara CNI dan PSMI perlu diikuti transparansi proses hukum. Besarnya dana yang diamankan belum menjawab siapa yang bertanggung jawab.
Daftar Isi
Uang dapat dihitung di depan kamera. Pertanggungjawaban pidana membutuhkan pekerjaan yang lebih panjang: menelusuri keputusan, menguji dokumen, membuktikan perbuatan, dan menentukan siapa yang harus menjawabnya.
Dua pekerjaan itu kini menjadi perhatian dalam penanganan perkara dugaan korupsi terkait PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI). Lebih dari Rp1,4 triliun telah diserahkan kepada penyidik. Publik kemudian menunggu penjelasan tentang arah perkara dan pihak yang diduga bertanggung jawab.
Penantian tersebut wajar. Namun, desakan terhadap Kejaksaan Agung perlu diletakkan secara tepat: penetapan tersangka harus mengikuti kecukupan bukti, sementara kemajuan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya sama-sama penting bagi kepercayaan publik.
Apa yang sebenarnya telah diamankan?
Dalam perkara tata kelola nikel terkait CNI, Kejagung menyatakan telah menerima penyerahan sekitar Rp401,65 miliar pada 28 Agustus 2026. Menurut keterangan resmi tersebut, jumlahnya sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dan dititipkan pada rekening pemerintah atas nama Jampidsus.
Kejagung menduga kegiatan ekspor pada 2017–2019 melibatkan perusahaan yang belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, meskipun memiliki rekomendasi ekspor. Penyidik juga menduga terdapat pengaturan hasil uji kadar nikel menjadi di bawah 1,7 persen agar memenuhi persyaratan ekspor. Uraian ini merupakan konstruksi penyidik yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Adapun dalam perkara PSMI, rilis Kejagung pada 10 September 2026 menyebut penyerahan Rp1.003.184.000.000 dan USD166.000. Uang tersebut kemudian disita dengan persetujuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Perkaranya berkaitan dengan dugaan penggunaan kawasan hutan pada areal Inhutani V di Way Kanan, Lampung, untuk perkebunan tebu seluas sekitar 32.375 hektare. Penyidik mempersoalkan pengelolaan kawasan dan kerja sama yang disebut berlangsung tanpa izin Kementerian Kehutanan. Penghitungan kerugian negara masih menjadi bagian dari penyidikan.
Karena itu, angka uang yang telah diserahkan tidak boleh serta-merta dibaca sebagai seluruh kerugian yang telah terbukti dan selesai dipulihkan.
Penyitaan bukan putusan bersalah
Dalam pemberitaan Bisnis pada 16 September 2026, akademisi Aan Eko Widiarto dan pakar hukum Abdul Fickar mendesak kejelasan tersangka setelah penyidik melakukan penyitaan. Keduanya menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang mengikuti tindakan penegakan hukum tersebut.
Kejagung, melalui Kapuspenkum Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penetapan tersangka bergantung pada penilaian penyidik. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara berjalan bersama upaya pemulihan kerugian negara.
Desakan para ahli patut dibaca sebagai tuntutan akuntabilitas. Namun, adanya penyitaan saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesalahan orang atau korporasi tertentu telah terbukti.
Penyitaan berhubungan dengan penguasaan benda untuk kepentingan proses hukum. Penetapan tersangka memerlukan dasar untuk menghubungkan subjek tertentu dengan dugaan tindak pidana. Putusan bersalah membutuhkan pembuktian di pengadilan. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.
Bahkan dalam praktik yang diumumkan Kejagung sendiri pada perkara lain, penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyidikan sebelum penetapan tersangka. Urutan demikian menunjukkan bahwa penyitaan dapat membantu membangun pembuktian.
Dengan demikian, kritik paling kuat bukanlah meminta nama tersangka segera diumumkan demi mengimbangi besarnya uang. Kritik yang tepat ialah meminta penjelasan mengenai kemajuan pembuktian, hambatan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang sedang dikerjakan.
Uang titipan belum berarti perkara selesai
Ada perbedaan antara penyerahan sukarela, penyitaan, dan penetapan akhir atas nasib uang.
Penyerahan menerangkan bagaimana dana disampaikan. Penyitaan menerangkan tindakan hukum terhadap dana tersebut. Sementara itu, apakah uang akhirnya dirampas untuk negara, diperhitungkan terhadap kewajiban tertentu, atau dikembalikan, bergantung pada dasar hukum dan penyelesaian perkaranya.
Perbedaan ini perlu dijelaskan setiap kali aparat mengumumkan capaian pemulihan aset. Publik berhak mengetahui berapa yang masih berupa titipan, berapa yang berstatus sitaan, dan berapa yang telah menjadi penerimaan negara secara final.
Tanpa penjelasan itu, angka besar berisiko menciptakan kesan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai. Padahal, uangnya mungkin sudah aman, sementara pembuktian dan penetapan hak atas uang tersebut masih berjalan.
Penyerahan dana juga tidak otomatis merupakan pengakuan atas seluruh tuduhan. Hak perusahaan untuk menjelaskan, membantah, dan menguji penghitungan tetap harus dihormati.
Sebaliknya, penyerahan uang tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam rumusan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pemidanaan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penerapan ketentuan dalam perkara konkret tetap harus mengikuti hukum yang berlaku terhadap perbuatannya.
Pemulihan patut diperhitungkan sesuai hukum. Namun, negara harus menghindari kesan bahwa pertanggungjawaban dapat diselesaikan cukup dengan kemampuan membayar.
Menelusuri keputusan korporasi
Penyidikan perkara korporasi perlu menjangkau proses pengambilan keputusan.
Siapa yang memerintahkan tindakan? Siapa yang mengetahui persoalan perizinan atau dokumen? Siapa yang menyetujui transaksi? Apakah perusahaan memperoleh manfaat, membiarkan pelanggaran, atau gagal menjalankan pencegahan yang diperlukan?
Pertanyaan tersebut relevan dengan parameter kesalahan korporasi dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016, yang mencakup manfaat bagi korporasi, pembiaran tindak pidana, dan kegagalan melakukan langkah pencegahan serta memastikan kepatuhan.
Namun, jabatan direksi atau kepemilikan saham saja tidak boleh menggantikan pembuktian peran. Penyidik harus menguraikan hubungan antara tindakan, kewenangan, pengetahuan, dan manfaat yang diperoleh.
Demikian pula dengan nota kesepahaman. Keberadaan MoU perlu diuji bersama kewenangan para pihak, persyaratan izin, dan pelaksanaan kegiatannya. Dokumen kerja sama tidak otomatis menjawab seluruh persoalan legalitas. Pada saat yang sama, kekurangan administratif tidak boleh langsung dilompati menjadi kesimpulan korupsi tanpa pembuktian unsur pidananya.
Transparansi yang lebih berguna
Kejagung dapat menjawab keresahan publik melalui penjelasan berkala yang konkret tanpa membuka seluruh strategi penyidikan.
Pertama, jelaskan status dana dan dasar tindakan hukumnya. Kedua, bedakan nilai yang diserahkan dari nilai kerugian yang sedang dihitung atau telah ditetapkan auditor. Ketiga, sampaikan tahapan pembuktian yang telah selesai serta pekerjaan yang masih diperlukan. Keempat, terangkan bagaimana hak pihak terkait dan pihak ketiga dilindungi.
Perlindungan pihak ketiga penting karena penanganan perkara korporasi dapat memengaruhi pekerja, petani, dan pemasok. Dalam perkara PSMI, Kejagung sendiri mengakui adanya hambatan pembayaran kepada petani, gaji karyawan, dan kebutuhan operasional.
Penegakan hukum harus mampu menjaga aset sekaligus mencegah beban yang tidak semestinya jatuh kepada mereka yang tidak terbukti terlibat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi perlu terlihat dalam beberapa hal sekaligus: aset terjaga, perkara menjadi terang, pertanggungjawaban dibuktikan, dan tata kelola diperbaiki.
Mengamankan lebih dari Rp1,4 triliun merupakan langkah penting. Publik berhak menghargainya sekaligus meminta kelanjutannya.
Sebab, dalam penegakan hukum, angka besar adalah informasi. Kejelasan pertanggungjawabanlah yang membangun kepercayaan.
