Hukum Persaingan Usaha: Mengawal Konsolidasi Digital dan Transformasi Kelembagaan KPPU

Daftar Isi

1. 1. Evaluasi Kinerja KPPU 2025 Berdasarkan Angka
2. 2. Anatomi Perkara Utama dan Sengketa Yuridis di Tingkat Mahkamah Agung
3. 3. Terobosan Regulasi 2025: Imunitas Antimonopoli Pertama & Status ASN
4. 4. Outlook Persaingan Usaha 2026: Digital Market & Eksklusivitas BUMN
5. 5. Rekomendasi Kepatuhan Perusahaan (Corporate Mitigation)

NALARHUKUM.ID — Lanskap hukum persaingan usaha dan antimonopoli di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencatatkan dinamika yang sangat masif, baik dari aspek penegakan hukum yustisial, introduksi preseden baru, maupun restrukturisasi internal kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Portal Nalarhukum.id menyajikan analisis komparatif hulu hingga hilir mengenai pencapaian KPPU di tahun 2025 serta menakar arah kebijakan strategis, draf amendemen regulasi, dan peta manajemen risiko persaingan usaha yang wajib diantisipasi oleh pelaku usaha pada tahun 2026.

1. Evaluasi Kinerja KPPU 2025 Berdasarkan Angka

Sepanjang tahun 2025, KPPU menunjukkan taji eksternal yang agresif dalam menegakkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berikut adalah parameter statistik vital persaingan usaha selama periode 2025:

• 13 Putusan Perkara Diluncurkan: Terdiri dari 7 perkara persaingan usaha tidak sehat (kartel dan persekongkolan tender), 5 perkara keterlambatan notifikasi merjer (late notification), dan 1 perkara kemitraan UMKM. Total denda administratif mencapai Rp698,5 miliar (sekitar USD41,7 juta).
• 122 Notifikasi Merjer & Akuisisi Terdaftar: Mencatatkan penurunan sebesar 21,8% dibandingkan tahun 2024 (156 notifikasi). Penurunan tajam hingga hampir 50% jika dikomparasikan dengan data tahun 2023 ini merupakan imbas dari pemberlakuan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 yang memperketat nilai ambang batas (threshold) kewajiban lapor. Kendati jumlahnya menurun, total nilai transaksi kolektif menembus angka fantastis Rp1,09 kuadriliun (sekitar USD65,07 miliar), didominasi oleh sektor real estat, pertambangan, dan logistik.
• Sanksi Rekor Tertinggi Diketok: KPPU menjatuhkan total denda Rp449 miliar kepada 4 entitas Sany Group atas pelanggaran integrasi vertikal (vertical integration) dan penguasaan pasar eksternal dalam niaga truk serta suku cadang SANY di Indonesia.
• Intervensi Pasar Digital Kategori Kakap: Penegakan hukum menyasar raksasa teknologi global, termasuk denda Rp202,5 viginti miliar kepada Google LLC atas kewajiban penggunaan Google Play Billing System (GPB System), serta denda Rp15 miliar kepada TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. akibat kelalaian administrasi late notification saat mengakuisisi saham PT Tokopedia.

2. Anatomi Perkara Utama dan Sengketa Yuridis di Tingkat Mahkamah Agung

Selain keberhasilan eksekusi denda di pasar digital dan pabean otomotif, terdapat sengketa hukum menonjol yang melibatkan benturan yurisdiksi antara KPPU dan Mahkamah Agung (MA).

Pada 3 November 2025, MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh KPPU dalam perkara dugaan persekongkolan tender revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) yang melibatkan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Putusan ini memicu ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang berlanjut hingga tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 (Perma No. 3/2021), upaya hukum Kasasi seharusnya memegang status hukum inkrah dan final sebagai benteng terakhir sengketa persaingan usaha, tanpa membuka ruang bagi pemeriksaan PK. Tidak diuraikannya pertimbangan materiil terkait pembatasan hukum acara ini oleh Majelis Hakim Agung membuat para praktisi hukum korporasi mempertanyakan batas absolut yurisdiksi peradilan dalam perkara antimonopoli.

3. Terobosan Regulasi 2025: Imunitas Antimonopoli Pertama & Status ASN

Tahun 2025 diwarnai oleh dua milestone kelembagaan yang krusial bagi penguatan tatanan KPPU:

• Preseden Antitrust Immunity Pertama (Kasus Garuda-JAL): Pada 26 Februari 2025, KPPU menerbitkan draf persetujuan kondisional atas kerja sama komersial antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Japan Airlines. Ini adalah pertama kalinya KPPU memberikan pengecualian pembatasan persaingan (antitrust immunity) atas dasar efisiensi ekonomi dan keuntungan konsumen, serupa dengan mekanisme pactum kekebalan di Jepang. Ketiadaan regulasi tertulis yang spesifik mengatur hal ini membuat S&T dan para konsultan hukum mendesak KPPU segera menerbitkan draf panduan formal di tahun 2026.
• Transformasi Status Pegawai Menjadi PNS (ASN): Pada Desember 2025, sebanyak 394 pegawai KPPU resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hilir dari perubahan status struktural ini diharapkan mampu meningkatkan independensi, menerapkan merit system tata kelola publik, serta memperkuat fungsi intelijen ekonomi dalam melakukan investigasi kartel siber.

4. Outlook Persaingan Usaha 2026: Digital Market & Eksklusivitas BUMN

Berdasarkan draf dokumen Competition Outlook 2026 yang dirilis pada 26 Januari 2026, KPPU mematok peta jalan (roadmap) pengawasan yang jauh lebih ketat. Terdapat empat klaster utama yang menjadi fokus perhatian regulasi:

A. Eksekusi Fintek dan Pengawasan Ekosistem Digital

Pasca-penjatuhan denda agregat Rp755 miliar terhadap 97 platform teknologi finansial terkait kartel penetapan suku bunga pinjaman daring (Fintech Case) di awal tahun 2026, KPPU memastikan sektor digital, AI, dan e-commerce tetap menduduki prioritas pengawasan hulu. KPPU membidik praktik pertukaran informasi sensitif (information exchange) yang difasilitasi oleh asosiasi industri maupun algoritma digital terintegrasi.

ALUR REFORMASI REZIM MERGER CONTROL INDONESIA (PROSPEK 2026)
Rezim Lama (Pemberlakuan 2025)     : [Transaksi M&A Selesai] ---> Notifikasi Post-Merger (Celah KPPU Pasif)
                                                                            |
                                                                  (Amendemen UU No. 5/1999)
                                                                            v
Rezim Baru (Target Legislasi 2026) : [Draf Rencana Merjer]    ---> Persetujuan Pre-Merger (KPPU Otoritas Mutlak)

B. Memburu Golongan Sektor Berindeks Kompetisi Rendah

Menggunakan instrumen Internal Competition Index, KPPU mendeteksi adanya stagnasi persaingan di sejumlah sektor strategis daerah. Pada tahun 2026, KPPU berkomitmen meluncurkan program pemantauan intensif dan penegakan hukum di empat Sektor Sasaran (Targeted Sectors), meliputi:

1. Sektor Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Sektor Pengolahan Air dan Manajemen Limbah;
4. Sektor Konstruksi infrastruktur.

C. Menggugat Eksklusivitas dan Sinergi BUMN

Draf amendemen UU No. 5/1999 yang masuk dalam daftar prioritas legislasi DPR RI tahun 2026 akan mengevaluasi secara ketat klausul pengecualian BUMN yang diatur dalam Pasal 51. Kritikan akademis mengarah pada amandemen ketiga UU BUMN tahun 2025 yang memberikan hak monopoli berlebih kepada perusahaan pelat merah melalui “Program Sinergi BUMN”. KPPU menegaskan akan mengawasi ketat agar kerja sama konsolidasi internal BUMN tersebut tidak menciptakan hambatan pasar (barriers to entry) bagi pelaku usaha swasta dan UMKM.

D. Digitalisasi Pengawasan: Big Data Market Monitoring

Selaras dengan Rencana Strategis KPPU 2025–2029 (Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2025), pada tahun 2026 KPPU memulai penataan sistem siber berupa Platform Pemantauan Pasar Berbasis Big Data. Sistem teknologi ini dilengkapi infrastruktur penerimaan laporan elektronik serta sistem evaluasi merjer otomatis guna mendeteksi indikasi bid-rigging secara instan.

5. Rekomendasi Kepatuhan Perusahaan (Corporate Mitigation)

Mengingat program kepatuhan persaingan usaha (competition compliance program) kini dapat menjadi instrumen keringanan sanksi (leniency) jika terjadi pelanggaran di masa depan, korporasi disarankan tidak lagi memandang program ini sebagai opsi sekunder. Hingga akhir 2025, baru 4 perusahaan yang berhasil tersertifikasi secara resmi dari 60 pemohon.

Manajemen dan In-House Counsel wajib menyusun draf manual persaingan usaha internal, melakukan audit mandiri terhadap perjanjian distribusi vertikal, serta mengonversikan pelaporan korporasi dari pola post-notification menjadi kesiapan pre-notification guna mengamankan legalitas ekspansi bisnis di sepanjang tahun 2026.