“Bukan di Saya Itu”: Cuci Tangan Menteri Koperasi di Balik Tragedi Barak Latsarmil

Di tengah sorotan tajam publik dan desakan Komnas HAM untuk menghentikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer koperasi, sikap dingin justru ditunjukkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Alih-alih memberikan evaluasi atas gugurnya lima peserta sipil dalam kurun waktu sepuluh hari, sang menteri memilih menghindar dan melempar tanggung jawab dari insiden berdarah tersebut.

Dilansir Kompas.id, insiden tewasnya korban kelima, Nola Dya Sari, saat menjalani perawatan medis usai latihan fisik di Kalimantan Barat akhir pekan lalu, dilepas begitu saja oleh otoritas tertinggi Koperasi tersebut. Sembari menyudahi sesi tanya jawab dan bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya di Malang, Ferry berdalih bahwa urusan nyawa peserta Latsarmil di barak TNI tersebut berada di luar kewenangannya.

Proyek 30 Ribu Gudang dan Karpet Merah Korporasi

Sikap cuci tangan kementerian ini terasa kontras dengan agresivitas mereka dalam menggeber proyek fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam acara sarasehan nasional tersebut, Ferry justru lebih bersemangat memamerkan angka pencapaian infrastruktur:

• 13.000 Unit Selesai: Bangunan fisik gerai dan gudang KDMP diklaim telah rampung 100 persen.
• 20.000 Unit Berjalan: Puluhan ribu titik lainnya saat ini sedang dikejar masa pembangunannya.

Demi mempermudah dan mempercepat tenggat waktu proyek ambisius ini, Kementerian Koperasi memberikan status jalan pintas pengerjaan proyek kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, yang kemudian langsung menggandeng institusi TNI untuk mengeksekusi pembangunan di lapangan.

Ambisi Operasionalisasi vs Nyawa yang Digadaikan

Rencana besar pemerintah memang menempatkan KDMP sebagai urat nadi baru distribusi komoditas subsidi di pedesaan, mulai dari elpiji 3 kilogram, pupuk, hingga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Untuk menyuplai gerai-gerai ini, Kemenkop juga berencana mengintegrasikannya dengan produk-produk manufaktur skala mikro dari sekitar 1.000 koperasi pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Namun, cetak biru integrasi ekonomi yang sekilas menjanjikan ini menyisakan ironi yang mendalam. Ketika kementerian sibuk memikirkan rantai pasok sabun, sampo, dan kecap dari pesantren ke gerai desa, sistem rekrutmen manajerialnya justru dibiarkan menelan korban jiwa warga sipil tanpa adanya pertanggungjawaban institusional yang jelas.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai bagaimana kelanjutan nasib sisa puluhan ribu peserta sipil lainnya yang masih terikat dalam diklat militer 45 hari tersebut, sementara pucuk pimpinan kementerian yang menginisiasi program telah resmi menyatakan tidak mau ambil pusing.