Bagaimana Mekanisme Ganti Rugi Tanah Desa yang Tergusur Proyek Jalan?
Pembangunan infrastruktur nasional, seperti proyek pelebaran jalan tol atau jalan arteri, sering kali harus melintasi wilayah pedesaan. Ketika…
Benarkah Pemerintah Desa Bebas Pajak BPHTB Saat Membeli Tanah?
Dalam memperluas fasilitas publik atau memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tidak jarang pemerintah desa melakukan pengadaan aset berupa tanah.…
Bisakah Menarik Kembali Tanah yang Dijual Tanpa Persetujuan Ahli Waris?
Transaksi jual beli tanah sering kali menyisakan bom waktu, terutama jika objek yang diperjualbelikan statusnya adalah harta warisan…
Hukum Persaingan Usaha: Mengawal Konsolidasi Digital dan Transformasi Kelembagaan KPPU
NALARHUKUM.ID — Lanskap hukum persaingan usaha dan antimonopoli di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencatatkan dinamika yang sangat masif,…
Profil Kantor Hukum Papan Atas Indonesia: Soemadipradja & Taher (11)
Dunia hukum bisnis (corporate law) di Indonesia diisi oleh langkah-langkah strategis bernilai miliaran dolar. Di balik akuisisi megah,…
Menakar Dampak Permenaker No. 7/2026 Pasca-Putusan MK No. 168/2023 bagi Ekosistem Bisnis
NALARHUKUM.ID — Lanskap hukum ketenagakerjaan Indonesia kembali mengalami guncangan regulasi yang masif di tingkat hulu. Menindaklanjuti amar Putusan…
Profil Kantor Hukum Papan Atas Indonesia: Widyawan & Partners (10)
Dunia hukum bisnis (corporate law) di Indonesia diisi oleh langkah-langkah strategis bernilai miliaran dolar. Di balik akuisisi megah,…
Profil Kantor Hukum Papan Atas Indonesia: Hanafiah Ponggawa & Partners (9)
Dunia hukum bisnis (corporate law) di Indonesia diisi oleh langkah-langkah strategis bernilai miliaran dolar. Di balik akuisisi megah,…
Akses Fable 5 dan Mythos 5 Dihentikan Mendadak, Anthropic Sebut Pemerintah Salah Paham
NALARHUKUM.ID — Otoritas siber dan keamanan nasional Pemerintah Amerika Serikat resmi menerbitkan draf perintah darurat pembatasan ekspor teknologi…
Sengketa Pajak Penghasilan Kandas, Mahkamah Agung Tolak PK PT Kraft Ultrajaya Indonesia
NALARHUKUM.ID — Kamar Tata Usaha Negara (Perpajakan) Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) yang…