Siasat AHP Kawal ‘Dual Listing’ Pertama Indonesia di Bursa Hong Kong
AHP berhasil menuntaskan proses penerbitan Hong Kong Depositary Receipts (HDRs) milik EMAS. Langkah ini menjadi preseden hukum dan finansial yang sangat penting.
JAKARTA, Nalarhukum.id — Koridor pasar modal Asia Tenggara baru saja mencatat sejarah baru yang menghubungkan Jakarta dan Hong Kong dalam satu garis likuiditas. Langkah berani diambil oleh emiten pertambangan PT Merdeka Gold Resources Tbk (IDX: EMAS) yang resmi melantai di Main Board Bursa Efek Hong Kong (HKEX). Di balik kesuksesan transaksi monumental ini, ada peran krusial dari salah satu firma hukum raksasa Indonesia, Assegaf Hamzah & Partners (AHP).
Sebagai penasihat hukum yang mengawal skema transaksional dari hulu ke hilir, AHP berhasil menuntaskan proses penerbitan Hong Kong Depositary Receipts (HDRs) milik EMAS. Langkah ini menjadi preseden hukum dan finansial yang sangat penting: menjadikannya emiten pertama di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan dual listing di Hong Kong, sekaligus menghidupkan kembali instrumen HDRs di HKEX yang sempat mati suri selama lebih dari sepuluh tahun.
Dalam aksi korporasi lintas batas ini, PT Merdeka Gold Resources Tbk sukses menawarkan sekitar 89,7 juta HDRs (mewakili 100% saham sekunder) dengan harga dipatok pada HKD 26,6 per HDR. Setiap lembar HDR tersebut menjadi representasi dari 10 saham biasa EMAS yang tercatat di BEI.
Membuka Kran Modal Global untuk Indonesia
Bagi lanskap hukum dan bisnis di Indonesia, transaksi ini bukan sekadar urusan memindahkan instrumen portofolio. Ini adalah pembukaan jalur hukum baru yang memungkinkan emiten domestik untuk menjaring basis investor internasional yang lebih dalam di Hong Kong, tanpa harus menanggalkan status pencatatan utama mereka di tanah air.
Keberhasilan ini bahkan mendapat apresiasi langsung dari regulator finansial Hong Kong saat upacara pencatatan yang digelar pada 26 Juni 2026 lalu. “Pencatatan ini mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap Hong Kong sebagai pusat penghimpunan modal internasional utama dan mempertegas hubungan ekonomi yang kuat antara Hong Kong dan Indonesia,” ujar Christopher Hui, Secretary for Financial Services and the Treasury Hong Kong.
Optimisme serupa ditekankan oleh Boyke Poerbaya Abidin, Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk. Ia menilai langkah strategis ini memberikan akses yang lebih luas bagi investor global untuk masuk ke salah satu aset pertumbuhan emas paling signifikan di Indonesia, yakni Tambang Emas Pani. “Kami percaya pencatatan ini akan memperluas basis investor kami, meningkatkan visibilitas global, dan mendukung fase pertumbuhan MGR berikutnya,” kata Boyke.
Mesin Penggerak di Balik Kompleksitas Hukum
Menyatukan dua yurisdiksi dan aturan pasar modal yang berbeda seperti BEI dan HKEX menuntut keahlian hukum yang luar biasa matang. AHP menurunkan tim elit pasar modalnya untuk menavigasi setiap detail regulasi cross-border ini.
Proses perancangan arsitektur hukum kesepakatan ini dipimpin langsung oleh dua Partners senior AHP, Tunggul Purusa Utomo dan Intan Paramita. Keandalan mereka disokong penuh oleh Senior Associate Ghema Ramadan, serta barisan Associates berbakat yang terdiri dari Bintang Setiadi Pratama, Marcelline Allegra, Keisha Kahlila, dan Edmond Wangtri Putra.
Keberhasilan penutupan transaksi ini kian mengukuhkan posisi AHP di kasta tertinggi firma hukum korporasi tanah air, khususnya dalam mengeksekusi transaksi pasar modal lintas batas negara yang rumit. Melalui pengumuman resminya, manajemen AHP menyatakan kehormatannya dapat mengawal transaksi bersejarah ini, yang sekaligus menandai tonggak baru dalam evolusi dan kedewasaan pasar modal Indonesia di kancah global.
