Aroma Rebutan Lahan di Balik Tragedi Dapur Makan Gratis
Sepucuk surat dari Direktur Penyidikan Jampidsus kepada Ketua KPK pada awal Juni 2026 mengungkap adanya persaingan penindakan korupsi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto (MBG) seiring ditetapkannya tersangka baru dari pihak swasta menyusul penahanan mantan Kepala BGN dan dua wakilnya.
Daftar Isi
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengendus megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba-tiba patah di tengah jalan. Sejak awal 2026, komisi antirasuah sebenarnya telah mengantongi bukti kuat dan bersiap menggelar operasi senyap guna menjaring petinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, di tikungan akhir, Kejaksaan Agung bergerak lebih taktis setelah mendapat lampu hijau langsung dari Istana.
Persaingan menindak rasuah di program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini terungkap dari sepucuk surat yang dilayangkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto pada awal Juni 2026. Surat itu menegaskan status penyidikan baru korupsi MBG dengan tersangka dari pihak swasta, setelah sebelumnya Korps Adhyaksa menahan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Intervensi Istana di Tikungan Akhir
Mandeknya pengusutan di Gedung Merah Putih menyisakan cerita miring tentang koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pimpinan KPK sebenarnya telah melaporkan temuan awal mereka mengenai penyelewengan di BGN kepada Presiden Prabowo. Namun, alih-alih diminta melanjutkan perkara, restu justru dialihkan ke Gedung Bundar. Perintah agar kasus ini ditangani sepenuhnya oleh Kejaksaan Agung konon diteruskan melalui seorang petinggi lembaga auditor negara.
Rencana ekspose perkara di KPK yang dijadwalkan pada awal Juni 2026 seketika buyar. Hanya beberapa jam sebelumnya, Istana lebih dulu mengumumkan pencopotan para petinggi BGN, yang segera diikuti oleh operasi penangkapan maraton oleh tim kejaksaan dari malam hingga subuh.
Sebagaimana ditulis Tempo.co, ketegangan ini sempat memicu isu miring tentang mandeknya fungsi penindakan KPK yang lagi-lagi harus mengalah dari kejaksaan. Walau begitu, juru bicara KPK menegaskan bahwa secara hukum penyelidikan mereka belum sepenuhnya mati, mengingat ada peluang obyek dan subyek perkara yang dibidik berbeda dengan kluster yang ditangani kejaksaan. Di sisi lain, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri rupanya juga memetakan masalah yang sama, meski baru sebatas pengumpulan bahan dan keterangan.
Dua Kluster Rasuah Makan Gratis
Penyidikan di Kejaksaan Agung sejauh ini membelah skandal korupsi Badan Gizi Nasional ke dalam dua wilayah permainan:
| Kluster Kasus | Modus Operandi | Tersangka Utama |
| Pengadaan Barang | Rekayasa proyek pengadaan sepeda motor listrik operasional BGN. | Andri Mulyono (Komisaris Utama PT Yasa Artha Trimanunggal) |
| Jual-Beli Titik SPPG | Praktik roll back (otak-atik sistem portal pendaftaran) untuk meloloskan mitra baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. | Asep Yusuf Sumantri (Pengusaha) & Glory Harimas Sihombing (Ketua Yayasan IFSR) |
Jaringan “Sales” dan Modus Roll Back
Praktik lancung di tingkat operasional mencuat pasca-penunjukan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional pada akhir 2025. Memanfaatkan jaringan lamanya, Sony diduga memberikan karpet merah kepada para pengusaha untuk mengintervensi tim verifikator data. Modus yang digunakan adalah roll back, yakni membuka kembali portal pendaftaran dapur umum yang sudah ditutup guna memasukkan mitra yang telah menyetorkan sejumlah uang.
Di lapangan, para pelaku transaksi gelap ini jamak dijuluki sebagai sales titik dapur. Ironisnya, salah satu yayasan yang terseret, Indonesia Food Security Review (IFSR), terindikasi terafiliasi dengan mantan terpidana korupsi yang sempat masuk dalam lingkaran tim kampanye pemilu lalu.
Skandal ini diyakini akan menggelinding lebih jauh. Dalam pemeriksaan di hadapan penyidik, Sony membeberkan sedikitnya 41 nama yang menitipkan permintaan titik dapur SPPG di berbagai daerah. Daftar titipan itu disinyalir kuat melibatkan deretan pejabat aktif di Kabinet Merah Putih hingga politikus kakap yang bercokol di Senayan.
