Imunitas Obligasi Danantara: Karpet Merah Pencucian Uang dan Ancaman bagi Rezim Hukum AML-CFT

NALARHUKUM.ID, JAKARTA — Sektor hukum keuangan Indonesia kembali dihentak oleh polemik regulasi pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 17 Juni 2026 lalu. Alih-alih memperkuat sistem, revisi ini dinilai memuat cacat substansial yang melangkahi prinsip kehati-hatian (due diligence) dan berpotensi meruntuhkan reputasi hukum Indonesia di kancah internasional.

Sorotan tajam tertuju pada kewenangan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menerbitkan surat utang khusus, yaitu Patriot Bond dan Merah Putih Bond [cite: ]. Melalui draf Pasal 50A UU P2SK, negara memberikan imunitas atau perlindungan hukum yang terlampau luas kepada investor di pasar primer. Perlindungan tersebut mencakup pembebasan dari potensi penuntutan pidana umum, pidana khusus (termasuk pidana perpajakan), hingga gugatan perdata. Bahkan, yang paling ekstrem, data transaksi tersebut dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun dijadikan alat bukti di muka pengadilan.

Menabrak Rezim Hukum AML-CFT dan Komitmen FATF

Secara hukum, klausul Pasal 50A UU P2SK ini merupakan langkah mundur (setback) yang sangat berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan secara lugas bahwa ketentuan ini seolah memberikan “karpet merah” bagi praktik pencucian uang (money laundering).

Kekhawatiran ini sangat berdasar secara yurisprudensi. Sejak tahun 2023, Indonesia telah resmi diterima sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Konsekuensi logis dari keanggotaan tersebut adalah kewajiban Indonesia untuk tunduk dan menyelaraskan regulasi domestiknya dengan standar global global dalam pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism/AML-CFT).

Rezim hukum AML-CFT global bertumpu pada prinsip Know Your Customer (KYC), verifikasi ketat sumber kekayaan (source of wealth), serta identifikasi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO). Dengan menutup ruang penuntutan dan melarang data transaksi obligasi Danantara dijadikan alat bukti di pengadilan, Pasal 50A secara nyata telah melumpuhkan fungsi penegakan hukum pidana dan melangkahi perjanjian antipencucian uang lintas batas.

Tax Amnesty Permanen yang Melindungi Komoditas Haram

Jika program pengampunan pajak (tax amnesty) pada masa lalu membutuhkan landasan undang-undang tersendiri dan bersifat temporer, regulasi anyar dalam UU P2SK ini justru berpotensi menjadi payung hukum “mesin cuci uang” yang bersifat permanen.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengkritik keras dengan membandingkannya pada UU Surat Utang Negara (SUN) 2002. Dalam hukum konvensional SUN, esensi jaminan perlindungan negara kepada investor murni merujuk pada kepastian pembayaran bunga dan pokok utang, bukan pemberian imunitas atas asal-usul atau sumber dana.

“Ini sudah terlalu jauh. Karpet merah diberikan kepada pengemplang pajak dan koruptor,” tegas Bhima.

Kombinasi antara imunitas obligasi Danantara dan rencana pembentukan skema family office di Bali dikhawatirkan akan membentuk ekosistem hukum yang ramah terhadap dana-dana ilegal (offshore/shadow economy). Hal ini berisiko mengubah status Indonesia di mata hukum internasional menjadi negara surga pencucian uang (money laundering paradise).

Risiko Hukum terhadap Standar Investasi ESG

Dampak buruk dari hilangnya kepastian hukum ini akan langsung memukul sektor investasi strategis. Investor institusional global yang bersih dan mengedepankan prinsip hukum, lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dipastikan akan menghindari instrumen Danantara karena besarnya risiko reputasi.

Ketika investor ESG yang berorientasi jangka panjang menjauh, posisinya akan digantikan oleh pemilik dana bermasalah yang hanya mencari perlindungan aman bagi aset mereka. Dana jenis ini umumnya bersifat pasif, minim nilai tambah, dan hanya parkir di sektor berisiko rendah seperti properti, alih-alih mengalir ke industri strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Nalar Hukum Kesimpulan: Perlindungan terhadap investor adalah instrumen penting untuk memutar roda ekonomi, namun ia tidak boleh ditegakkan dengan cara menumbangkan asas akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan hukum. Aturan pelaksana dari UU P2SK wajib diperketat kembali. Pemerintah harus mengembalikan mekanisme due diligence dan GCG secara mutlak, atau bersiap melihat sistem keuangan Indonesia dikucilkan dari pergaulan hukum internasional.