Menguji Teori Kausalitas: Polda NTT Gandeng Puslabfor Mabes Polri Usut Tragedi Kematian Dokter Icha

JAKARTA, Nalarhukum.id — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Markas Besar Kepolisian RI guna mengusut tuntas kasus kematian tragis dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dokter Icha. Pengusutan secara ilmiah (scientific crime investigation) ini sengaja ditempuh demi mendalami indikasi tindak pidana yang menyeret tiga oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara.

Langkah taktis kepolisian ini diambil menyusul insiden penemuan jasad dokter berusia 27 tahun tersebut pada Jumat, 26 Juni 2026. Almarhumah diduga kuat nekat mengakhiri hidupnya akibat depresi berat pasca-menerima tindakan perundungan, makian, dan intimidasi verbal berkepanjangan dari tiga legislator saat dirinya tengah bertugas di instalasi gawat darurat (IGD).

Ajun Komisaris Besar Samuel Simbolon, Wakil Direktur Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, mengonfirmasi bahwa seluruh barang bukti krusial kini telah diamankan. “Barang bukti berupa dokumen, telepon seluler, dan bukti elektronik akan kami amankan dan dikirim ke laboratorium forensik Mabes Polri untuk diperiksa,” ungkap Samuel pada Sabtu (4/7/2026).

Sengkarut ini bermula ketika Rumah Sakit Umum (RSU) Leona kedatangan seorang pasien tergigit ular yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota Dewan. Tiga anggota legislatif yang mendatangi ruang perawatan kemudian memaksa dokter Icha untuk segera menyuntikkan serum antibisa ular tanpa melalui prosedur pemeriksaan sampel darah terlebih dahulu. Kendati penolakan sang dokter didasarkan pada standar operasional demi keselamatan pasien, para oknum pejabat tersebut justru meresponsnya dengan tekanan psikis dan makian selama berjam-jam.

Sebagai langkah awal penyidikan, pihak kepolisian menerapkan Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aturan hukum ini mengancam pejabat publik yang melakukan tindakan penyiksaan dan paksaan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Berdasarkan temuan digital forensik di lapangan nanti, dakwaan tersebut sangat berpeluang untuk bertambah.

Di sisi lain, tim investigasi gabungan yang diterjunkan oleh Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa penanganan medis yang dilakukan korban sudah sepenuhnya benar. Kendati demikian, laporan investigasi menyoroti fakta minor mengenai kegagalan koordinasi pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat dalam memberikan jaminan keselamatan bagi tenaga medis yang bersinggungan langsung dengan tekanan publik.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tindakan intimidasi verbal di ruang publik tersebut telah memenuhi unsur pidana materiel yang diatur dalam Pasal 448 dan Pasal 449 KUHP Baru terkait pemaksaan dengan ancaman psikis, dengan sanksi hingga 9 tahun penjara. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Maria Silvya E. Wangga mengingatkan penyidik untuk cermat menggunakan ajaran kausalitas (hubungan sebab-akibat) dalam mengunci pembuktian delik ini.

Menurut Maria, rekam medis kejiwaan korban yang menunjukkan depresi berat tanpa gejala psikotik pasca-kejadian dapat menjadi alat bukti petunjuk yang sangat kuat. Jika penyidik berhasil membuktikan secara logis bahwa bentakan dan ancaman di IGD (actus reus) secara dominan memicu keputusan korban untuk bunuh diri, ketiga anggota Dewan tersebut dapat dijerat Pasal 474 ayat 3 KUHP Baru mengenai kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Terlebih lagi, status ketiganya sebagai pejabat negara dipastikan akan menjadi faktor pemberat yang signifikan di mata hukum. Merujuk pada Pasal 58 KUHP baru, penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan tidak hanya memperberat masa hukuman kurungan badan, melainkan juga membuka peluang bagi majelis hakim untuk mencabut hak politik para pelaku untuk dipilih dan memilih dalam jangka waktu tertentu.