Skandal Suap Muara Enim Menular ke BPK: Modus Rekening Nominee dan Nyanyian “Pimpinan Berjenjang”

NALARHUKUM.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membongkar gurita korupsi baru yang menghubungkan klaster birokrat daerah dengan lembaga pengawas keuangan negara. Lewat pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, penyidik mendeteksi adanya hulu aliran dana haram yang mengalir deras untuk mengondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pada Kamis, 11 Juni 2026, bahwa uang suap dari pihak swasta komersial sengaja dipecah oleh oknum Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menjinakkan temuan audit pengadaan barang dan jasa. “Uang dari pihak swasta yang diberikan kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diberikan kepada pihak-pihak di BPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Modus Operandi: Kamuflase Buka-Tutup Rekening Nominee

Penyidikan hulu membongkar bahwa sindikat korupsi yang dipimpin oleh Bupati Muara Enim, Edison, menggunakan taktik keuangan siber yang rapi untuk menyamarkan dana setoran dari para rekanan proyek sepanjang periode 2025–2026. Praktik lancung ini tidak hanya terlokalisir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan telah menjangkiti dinas-dinas strategis lainnya.

Untuk mengelabui pelacakan aset (asset tracing) perbankan, para tersangka menggunakan modus operandi buka-tutup rekening nominee (rekening atas nama orang lain/pihak ketiga) serta setoran tunai massal.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abi Nuwardani, bertindak sebagai pengendali sirkulasi jaringan rekening nominee tersebut. Uang yang masuk kemudian ditarik secara tunai, lalu diserahkan oleh perantara swasta bernama Radiansyah kepada Adi Triyadi—kerabat sekaligus orang kepercayaan Bupati Edison—sebelum akhirnya didistribusikan ke tim pemeriksa BPK.

Pembagian Klaster 7 Tersangka dan Pembatasan Yurisdiksi Cekal

Hingga pertengahan Juni 2026, KPK telah mengamankan barang bukti digital perbankan serta tumpukan uang tunai dengan total nilai Rp1,9 miliar. Perkara ini menyeret tujuh orang tersangka yang kini ditahan di rutan KPK hingga 28 Juni 2026, yang terbagi ke dalam tiga klaster yurisdiksi korupsi:

• Klaster Pemkab Muara Enim (Penerima Hulu): Edison (Bupati), Abi Nuwardani (Sekretaris Disdikbud), dan Adi Triyadi (Kerabat/Orang Kepercayaan).
• Klaster Badan Pemeriksa Keuangan (Penerima Hilir Audit): Titin Rita Lestari (Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel).
• Klaster Korporasi Swasta (Pemberi Suap): Cory Erin Hardi (Marketing PT Millenium Solusi Abadi) dan Augus Dwianggara (Pihak Swasta).

Nyanyian Saksi Mahkota: Menyeret Pimpinan Berjenjang BPK

Sisi menarik dari penegakan hukum ini muncul saat Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, Titin Rita Lestari, digiring petugas menuju mobil tahanan. Titin secara agresif melayangkan bantahan materiil atas tuduhan menerima uang secara pribadi dan menyatakan dirinya hanya menjadi korban sistem dari tatanan birokrat di instansinya.

“Saya enggak menerima uang ya, ini enggak adil. Saya cuma pelaksana. Saya hanya melaksanakan. Pimpinan saya berjenjang,” cetus Titin Rita Lestari di hadapan awak media.

Pernyataan keras Titin mengenai keterlibatan “pimpinan berjenjang” langsung direspons oleh juru bicara KPK. Lembaga antirasuah menegaskan memiliki draf alat bukti yang sangat solid, termasuk pengakuan dari lima ASN BPK yang terjaring operasi. Nyanyian Titin diposisikan KPK sebagai entry point (pintu masuk) hukum yang sah untuk membidik para pejabat tinggi di struktur struktural hulu BPK Sumsel maupun pusat melalui delik penyertaan.

Konstruksi Hukum: Kombes UU Tipikor dan KUHP Baru

Atas perbuatan memanipulasi dokumen negara tersebut, tim jaksa penuntut KPK menerapkan dakwaan berlapis yang mengombinasikan hukum pidana khusus dengan ketentuan kodifikasi hukum terbaru.

Klaster penerima suap (Edison, Abi, Adi, dan Titin) dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, karena delik formil ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu kesepakatan jahat (pactum sceleris), KPK juga melekatkan klausul Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terkait permufakatan jahat pegawai negeri. Sementara pihak pemberi (Cory dkk) dibidik dengan Pasal 605 huruf a dan b KUHP Baru dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara akibat merusak integritas keuangan negara.